Briefing Data: RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna

259 words • 2,013 chars Markdown
Raw

Urgensi dan Kalkulasi Politik RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna

1. Kronologi Isu Terkini

Komisi III DPR RI bersama pemerintah akhirnya menemui titik sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana ke Rapat Paripurna. Isu ini kembali membetot perhatian publik setelah sempat mangkrak dalam proses legislasi nasional, memancing diskursus tajam di kalangan pemerhati hukum dan pegiat anti-korupsi.

2. Fakta & Angka Kunci

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan data penegakan hukum, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang satu dekade terakhir mencapai ratusan triliun rupiah, sementara tingkat asset recovery (pengembalian aset) masih berada di bawah 30 persen. Kehadiran instrumen hukum perdata (civil forfeiture) dalam draf RUU ini dirancang untuk merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap tersangka yang melarikan diri atau meninggal dunia.

3. Sikap & Posisi Penulis

Sebagai kanal data netral, kami melihat langkah Komisi III ini sebagai momentum uji ketahanan politik hukum nasional. Secara yuridis, merujuk pada Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi lewat UU No. 7 Tahun 2006, Indonesia sejatinya memiliki kewajiban internasional untuk menerapkan perampasan aset non-pidana. Namun, perdebatan pada aspek due process of law dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum harus dikunci dengan batasan parameter kerugian negara yang ketat dan transparan dalam pasal-pasal operasionalnya.

4. Dampak ke Depan bagi Indonesia

Jika disahkan secara komprehensif, RUU ini berpotensi mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil pengembalian aset kejahatan secara signifikan, sekaligus memberi efek jera bagi pelaku kejahatan kerah putih (white-collar crime). Sebaliknya, inkonsistensi dalam implementasi teknis berisiko memicu ketidakpastian iklim investasi akibat kekhawatiran kriminalisasi aset perdata secara sepihak.